JAMBI — Hampir separuh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mendapat lampu hijau dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Sudaryono mengumumkan hasil validasi ulang terhadap 27.022 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya memegang SPS tahap pertama.
Dari jumlah itu, 13.761 SPPG dinyatakan memenuhi syarat dan menerima Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) tahap kedua. Sisa 13.261 SPPG masih harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan.
Hasil Validasi Ulang: 13.761 Lolos, 13.261 Ditahan
Pengumuman ini disampaikan Sudaryono melalui unggahan Instagram resminya, Jumat (11/9). Ia menyebut angka 13.761 SPPG setara dengan sekitar 50 persen dari pemegang SPS tahap pertama.
"Maka pada hari ini, kami telah meluncurkan SPS yang kedua atau surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara yang kedua kepada 13.761 SPPG atau kurang lebih 50 persen dari SPS yang pertama yang kemudian ini adalah hasil dari validasi-validasi ulang yang telah kami lakukan," ujar Sudaryono.
Validasi ulang menyasar sejumlah aspek. Mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, kepatuhan tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, hingga kemampuan dapur menjaga keamanan dan kecukupan gizi makanan yang diproduksi.
Empat Temuan yang Bisa Berujung Penutupan Dapur
Sudaryono merinci sejumlah persoalan yang menjadi pertimbangan BGN untuk mengambil tindakan tegas. Dapur tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) masuk daftar paling serius.
Selain itu, laporan keuangan yang tidak akuntabel, pelanggaran tata kelola, dan kondisi dapur yang tak memenuhi standar juga menjadi dasar evaluasi. Jika temuan itu masuk kategori mendasar dan tak bisa diperbaiki, BGN tidak segan menutup SPPG tersebut.
"Manakala kami cek, kemudian ada hal-hal yang mendasar yang menjadi pokok ini kemudian tidak bisa dipenuhi, misalnya tidak memiliki SLHS, tidak akuntabel dalam laporan keuangannya, melanggar banyak atau beberapa tata kelola dan juga standar dapurnya tidak standar, maka dengan sangat terpaksa tindakan tegas harus kami lakukan bahwa dapur SPPG tersebut harus kami tutup," katanya.
Sudah Lolos Bukan Berarti Bebas Perbaikan
Status SPS tahap kedua bukan titik akhir. BGN tetap meminta seluruh SPPG—baik yang sudah lolos maupun belum—meningkatkan kinerja, tata kelola, dan keamanan produksi makanan.
Bagi pengelola yang belum menerima SPS tahap kedua, Sudaryono meminta mereka segera mengecek penyebabnya. Perbaikan harus dilakukan sesuai hasil evaluasi, sebelum BGN mengambil keputusan final.
"Yang belum menerima, maka segera cek, kenapa alasan apa utamanya kemudian dapur SPPG tersebut tidak menerima SPS yang kedua. Lakukan perbaikan, manakala dalam waktu tertentu nanti kami putuskan tidak, maka dengan sangat terpaksa, dengan tegas kami harus tutup dapur tersebut," ujar Sudaryono.
Yang Perlu Dilakukan Pengelola SPPG Sekarang
Bagi mitra dan yayasan pengelola dapur MBG, langkah pertama adalah memastikan status SPS masing-masing. Cek apakah dapur Anda termasuk 13.761 yang lolos atau 13.261 yang masih ditahan.
Jika belum lolos, telusuri akar masalahnya. Apakah SLHS belum terbit, laporan keuangan belum rapi, atau standar dapur belum terpenuhi. Perbaikan paling cepat dilakukan sebelum BGN melakukan pemeriksaan lanjutan.
Program MBG menyangkut gizi anak-anak Indonesia. Dapur yang bersih, akuntabel, dan sesuai standar bukan sekadar syarat administratif—itu jaminan langsung bagi keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
