Sikka – Warga Pulau Palue di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kini punya harapan baru untuk mendapatkan akses air bersih yang layak. Hal ini menyusul kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke lokasi terdampak gempa pada Senin (24/8/2026), di mana ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama.
Dalam peninjauan yang didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dody menyisir sejumlah infrastruktur rusak seperti ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, hingga bangunan publik yang terkena dampak gempa. Dari seluruh kerusakan itu, ia menyoroti krisis air bersih yang mendesak untuk segera diatasi.
Menurut Menteri Dody, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II bakal menjalankan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Jika ditemukan cadangan air memadai, air akan diekstraksi lewat sumur bor dan diproses dengan sistem filtrasi sehingga siap dikonsumsi warga.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Di samping memanfaatkan air tanah, ia juga membuka opsi penggunaan teknologi desalinasi dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) demi menambah pasokan air. Langkah ini diharapkan mampu menutup defisit air yang selama ini dikeluhkan masyarakat pulau.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Selain persoalan air, perhatian besar juga ditujukan pada ancaman abrasi pantai yang berpotensi merusak fasilitas umum dan permukiman warga. Menteri Dody mengaku telah menerima masukan dari Dansatgas Kabupaten Sikka yang juga Kepala Dinas PUPR mengenai perlunya tanggul penahan pantai.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Dalam proses pemulihan pascagempa, pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, termasuk penerapan konstruksi ramah gempa. Masyarakat lokal pun dilibatkan dalam pekerjaan padat karya bersama dukungan TNI dan Polri agar pemulihan berjalan inklusif.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa pemulihan ini bukan hanya soal memperbaiki kerusakan fisik, melainkan juga membangun ketangguhan infrastruktur jangka panjang sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Ia berjanji pemerintah pusat tidak akan meninggalkan daerah terdampak.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Langkah ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai alat untuk memberi manfaat konkret bagi publik, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengangkat kualitas hidup masyarakat.
