JAMBI — Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Sabtu (4/7/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta camat dan lurah se-Kota Jambi.
Defisit Berubah Jadi Surplus, SiLPA Capai Rp177 Miliar
Dalam nota pengantarnya, Maulana menjelaskan bahwa dari total belanja dan transfer yang dianggarkan sebesar Rp1,992 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp1,848 triliun atau 92,75 persen. Alhasil, anggaran yang semula diperkirakan defisit Rp12,58 miliar berubah menjadi surplus Rp165,21 miliar.
"Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Maulana di hadapan anggota dewan.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemkot Jambi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp177,67 miliar. Angka ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik sepanjang tahun lalu.
PAD dan Belanja Modal Tumbuh Positif
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil direalisasikan sebesar Rp615,08 miliar atau 101,45 persen dari target Rp606,28 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp1,398 triliun atau 101,78 persen dari target yang ditetapkan.
Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset sebesar Rp380,85 miliar terealisasi Rp369,78 miliar atau 97,09 persen. Realisasi belanja operasi mencapai 91,72 persen dari pagu anggaran.
Aset Daerah Naik Rp384 Miliar
Total aset Pemerintah Kota Jambi hingga akhir 2025 mencapai Rp5,637 triliun. Angka ini meningkat Rp384,03 miliar atau 7,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan kekayaan daerah yang dikelola.
Dalam laporan tersebut, Maulana juga mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp150 juta kepada daerah yang terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas antar daerah.
