KUALA TUNGKAL — Rapat koordinasi yang mengusung tema "Bersinergi dan Berkolaborasi dalam Mewujudkan PAUD Bermutu untuk Semua Guna Menciptakan Masa Depan Berkualitas dan Unggul" itu dihadiri jajaran Pokja Bunda PAUD Kabupaten, pengurus Pokja Kecamatan, serta Bunda PAUD Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Forum tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat Program Jemput Anak Menuju Masa Depan Berkualitas dan Unggul (JAMBUL) di wilayah itu.
Fadhilah menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak. Karena itu, ia meminta satuan PAUD tidak membebani orang tua dengan persyaratan perlengkapan sekolah yang berlebihan.
Ketua Tim Kerja PAUD Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, Sutimah, menyampaikan bahwa pendataan akurat menentukan keberhasilan Program JAMBUL. Sinergi lintas sektor dibutuhkan untuk memastikan seluruh anak usia 5–6 tahun mendapatkan layanan pendidikan sebelum masuk jenjang sekolah dasar.
"Jangan hanya menunggu masyarakat datang. Kita harus proaktif mendata dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar memperoleh hak pendidikan prasekolah yang sama," tegas Fadhilah Sadat dalam arahannya.
Ia juga menghimbau partisipasi aktif masyarakat dan donatur lokal dalam mendukung layanan PAUD di Tanjab Barat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi penopang agar anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengikuti pendidikan prasekolah.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Tanjab Barat, Dovitaria, menguraikan bahwa rakor ini digelar untuk menyelaraskan program kerja tahun 2026 serta perencanaan tahun 2027. Forum tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi kinerja Bunda PAUD di semua tingkatan.
Dovitaria menyebut rakor itu juga memperkuat penerapan strategi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). Pengelolaan data bantuan pendidikan menjadi salah satu fokus agar penyalurannya tepat sasaran.
Program JAMBUL sendiri dirancang untuk memperluas akses pendidikan prasekolah di Tanjung Jabung Barat. Dukungan terhadap Wajib Belajar 13 Tahun menjadi alasan utama penguatan program itu di tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.