JAMBI — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyiapkan gelaran Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV di Ternate, Maluku Utara, dengan agenda utama membahas tata kelola pertambangan di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi. Pemilihan Ternate bukan tanpa alasan: wilayah itu merupakan salah satu produsen nikel terbesar Tanah Air. Forum tiga hari ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret bagi industri mineral yang lebih berkelanjutan.
Ketua panitia TPT ke-XXXV Muhamad Lail Wahid mengatakan persiapan acara terus dimatangkan. Maluku Utara dinilai punya posisi strategis karena menjadi salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia. "Kami sangat antusias menjadi tuan rumah dari Temu Profesi Tahunan dari para profesional di industri pertambangan yang tergabung dalam PERHAPI," ujar Lail kepada Majalah TAMBANG.
Lail berharap forum ini menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pertambangan. Menurutnya, gelaran tersebut harus berkontribusi pada peningkatan manfaat sektor tambang bagi negara dan masyarakat.
Maluku Utara memiliki keterkaitan kuat dengan isu hilirisasi mineral. Perkembangan industri nikel telah menjadikan wilayah ini salah satu simpul penting dalam rantai nilai mineral nasional. Kondisi itu sekaligus menjadi ruang belajar soal bagaimana pertumbuhan industri mineral diseimbangkan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga.
Selain nikel, Maluku Utara menyimpan potensi emas melalui PT Nusa Halmahera yang mengoperasikan tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Ada pula potensi bijih besi atau pasir besi, mineral bukan logam, dan batuan.
Industri pertambangan nasional berada di posisi strategis dalam pembangunan. Mineral dan batu bara bukan hanya sumber penerimaan negara, tetapi juga fondasi hilirisasi, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan wilayah.
Namun tekanan eksternal kian kompleks. Lail menyebut pergeseran geopolitik, persaingan penguasaan mineral kritis, perubahan rantai pasok global, volatilitas harga komoditas, tuntutan dekarbonisasi, perkembangan teknologi digital, hingga penguatan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai faktor yang harus diantisipasi.
Dalam kondisi itu, Indonesia dituntut membangun tata kelola pertambangan yang lebih tangguh, transparan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ukuran keberhasilan sektor ini pun bergeser. "Keberhasilan pertambangan tidak lagi cukup diukur dari besarnya produksi dan nilai ekonomi yang dihasilkan," kata Lail.
Manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah penghasil menjadi tolok ukur baru. Peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan nilai tambah, serta penguatan kemandirian wilayah masuk dalam daftar tuntutan tersebut.
TPT ke-XXXV mengusung tema "Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi". Kegiatan berlangsung tiga hari dengan rangkaian acara yang padat.
Hari pertama diisi fun walk, workshop, PERHAPI goes to Campus, BKTP-PII, FORKOPINDO, dan Rakorda. Hari kedua menjadi puncak dengan pembukaan TPT yang dijadwalkan dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dilanjutkan sesi pleno dan paralel. Hari ketiga menutup dengan sesi pleno, sesi paralel, dan Rapat Umum Anggota Tahunan.
PERHAPI memposisikan forum ini sebagai ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi bagi masa depan pertambangan Indonesia. "Kami berharap para anggota PERHAPI bisa hadir di acara ini karena Maluku Utara adalah bagian yang sangat penting bagi dunia pertambangan Indonesia," tutup Lail.
Gelaran tahunan ini menjadi ujian bagi PERHAPI untuk membuktikan bahwa asosiasi profesi mampu mendorong standar tata kelola, bukan sekadar ajang berkumpul. Dengan hilirisasi nikel yang terus jadi sorotan global, rekomendasi dari Ternate akan ditunggu apakah mampu menjawab ketegangan antara pertumbuhan industri dan keberlanjutan daerah penghasil.