JAMBI — Rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi itu diikuti camat dari seluruh kabupaten dan kota, plus sejumlah organisasi perangkat daerah. Kegiatan mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Al Haris menilai posisi camat strategis karena tidak hanya mengurus pemerintahan tingkat kecamatan. Camat juga menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat, sekaligus membina kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa.
Menurut Al Haris, camat adalah pejabat yang langsung berada di lapangan dan berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, camat wajib memahami kondisi serta berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
"Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya. Lalu dia tampil dan mengelola dengan baik," kata Al Haris.
Dia menyebut tugas pembinaan kepala desa, perangkat desa, dan BPD semuanya berada di bawah camat. Posisi itu membuat camat berperan penting menjaga jalannya pemerintahan hingga tingkat desa.
"Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat," ujarnya.
Al Haris mengakui tantangan camat saat ini semakin kompleks. Selain memastikan pelayanan publik berjalan, camat harus merespons persoalan sosial, konflik di masyarakat, hingga bencana.
Penanganan karhutla diminta menjadi perhatian bersama di tingkat kecamatan. Camat dinilai punya posisi penting untuk memastikan informasi kondisi wilayah cepat disampaikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.
"Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa," jelasnya.
Dia menegaskan pembangunan dan penanganan bencana harus berjalan bersamaan. Semangat kerja di tingkat kecamatan diminta terus mengalir meski beban tugas bertambah.
"Semangatnya juga terus mengalir. Jadi pembangunan tetap berjalan, penanganan bencana juga harus berjalan," katanya.
Dalam rakor tersebut, Al Haris mendorong camat menyatukan persepsi dan visi dalam menjalankan program pemerintah. Dia menyebut hal itu penting untuk mewujudkan Asta Cita Presiden, visi Jambi Mantap, dan visi daerah masing-masing.
"Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing," ucapnya.
Selain penanganan bencana, camat diminta memperkuat pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat, tuntutan digitalisasi layanan, persoalan sosial dan kewilayahan, koordinasi lintas sektor, hingga keterbatasan sumber daya.
Al Haris menegaskan kecamatan harus mampu menjadi pemerintahan yang hadir dan bekerja langsung untuk masyarakat.
"Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat," tegasnya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Luthpiah menyebut camat berperan strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
"Camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa," kata Luthpiah.
Dia berharap rakor menghasilkan kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif.
"Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota," pungkasnya.