JAMBI — Regenerasi kepala dinas di lingkungan Pemprov Jambi kembali terjadi. Dua putra asal Bumi Sakti Alam Kerinci, Ir. Nasrul, ST, MT dan Drs. Atma Jaya, M.Si, resmi menduduki jabatan baru hasil seleksi lelang jabatan yang diputuskan Gubernur Al Haris pada Kamis malam (16/7/2026). Keduanya dipercaya mengelola dinas dengan anggaran jumbo yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Nasrul, yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kadis PUPR dan Perkim, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi. Pria kelahiran Keliling Danau, Kerinci, 1975 ini bukan wajah baru di lingkup dinas tersebut. Ia dikenal khatam sistem ke-PU-an, mulai dari UPTD Alkal, Bidang Sumber Daya Air, hingga terakhir sebagai Kepala Bidang Cipta Karya yang menangani proyek multiyears Stadion Swarna Bhumi dan Islamic Center.
Tantangan langsung yang menanti Nasrul adalah realisasi program bedah rumah 2026. Tahun ini, pemerintah provinsi mengalokasikan 555 unit rumah tidak layak huni untuk disulap menjadi layak huni dengan anggaran Rp20 juta per unit dari APBD.
Nasrul mengakui bahwa saat ini pihaknya tengah merekrut tenaga pendamping teknis untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan. “Percepatan menjadi kunci, mengingat tahun 2026 makin dekat ke penghujung tahun,” ujarnya saat ditemui wartawan usai pelantikan.
Pekerjaan rumah lain yang tak kalah pelik adalah pembagian kuota bedah rumah yang tahun lalu memicu protes dari aktivitas Kerinci dan Sungai Penuh. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci-Sungai Penuh, Arwianto, bahkan disebut tak bisa tidur lantaran kuota yang dinilai minim untuk daerah asalnya. Ia bertekad agar alokasi 2026 lebih besar dan berkeadilan.
Nasrul pun dihadapkan pada tuntutan untuk memformulasikan pembagian yang sesuai regulasi. Ia menyebut perlunya duduk bersama dengan tokoh pemersatu DPRD seperti Arwiyanto, Edminuddin, serta legislator muda Afuan Yuza Putra, Rucita, dan Darmaiyansyah.
Untuk menyiasati efisiensi anggaran, Nasrul mengklaim akan menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). “Inovasi pelibatan pihak ketiga menjadi solusi mendesak agar target penyediaan hunian layak tidak terhambat keterbatasan anggaran daerah,” katanya.
Sementara itu, Atma Jaya yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan, kini dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2). Nama dinas yang panjang ini mencerminkan kompleksitas tugas yang menanti, termasuk usulan pemisahan urusan pengendalian penduduk menjadi dinas tersendiri.
Salah satu tugas utama Atma Jaya adalah menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) sebesar Rp100 juta untuk setiap desa di Provinsi Jambi. Untuk penyaluran tahun 2026, saat ini masih dalam proses penyusunan penyesuaian regulasi baru. Tingkat kesulitan makin tinggi karena BKBK ke depan bisa dipergunakan untuk program beragam, mulai dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga Reformasi Birokrasi Integratif (RBI).
Adapun untuk Juli ini, Pemprov Jambi telah menyalurkan BKBK tunda bayar untuk tahun 2025. Atma Jaya dinilai sebagai senior ASN dan dedengkot IPDN Jambi yang teruji pengalamannya untuk mengawal penyaluran dana desa yang tepat sasaran.