MERANGIN — Bupati Merangin M. Syukur mengancam akan menjatuhkan sanksi mutasi bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menolak tugas di daerah pelosok. Ancaman ini disampaikan dalam kegiatan Subuh Keliling (Subling) Pemkab Merangin di Masjid Baitussalam, Jumat (10/7/2026), sebagai respons atas ketimpangan sebaran tenaga pendidik di wilayahnya.
Bupati mengungkapkan bahwa saat ini terjadi penumpukan guru di pusat kota, sementara sekolah-sekolah di kawasan pinggiran seperti Jangkat dan Tabir Timur justru kekurangan guru serta kepala sekolah definitif. Kondisi ini dinilai menghambat pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Merangin.
Dalam sambutannya di hadapan jemaah Subling yang turut dihadiri Sekda Zulhifni dan para kepala OPD, Bupati M. Syukur menekankan bahwa penolakan terhadap penempatan di daerah terpencil merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan.
"Persoalan kita hari ini, banyak guru-guru kita yang enggan ditempatkan jauh dari pusat kota. Ketika dipindahkan ke pelosok, muncul protes. Padahal saat disumpah menjadi pegawai negeri, mereka telah berjanji siap ditempatkan di mana saja," tegas Bupati.
Pemerintah daerah menyatakan akan menjalankan kebijakan pemerataan sebaran guru sesuai regulasi pemerintah pusat tanpa kompromi terhadap tekanan dari pihak mana pun. Selain soal guru, ketegasan juga diberlakukan terhadap jabatan kepala sekolah. Sesuai aturan, kepala sekolah yang telah menyelesaikan masa bakti dua periode wajib dirotasi atau dimutasi demi penyegaran organisasi dan mencegah stagnasi kepemimpinan sekolah.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh wilayah di Merangin mendapatkan akses pendidikan yang setara, terutama di daerah yang selama ini minim keterisian guru PNS definitif.
Bupati mencontohkan dua kecamatan yang paling merasakan dampak ketimpangan ini, yakni Jangkat dan Tabir Timur. Kedua wilayah tersebut tercatat minim memiliki guru PNS definitif dan kepala sekolah definitif, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa.
Kebijakan mutasi dan rotasi ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di Kabupaten Merangin, sekaligus mendorong pemerataan pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa di daerah tersebut.