MUARO JAMBI — Gelombang pensiun massal ini dipastikan akan mengubah komposisi birokrasi di Muaro Jambi secara signifikan. Kepala BKPSDM Muaro Jambi, Billy Adhitya, mengonfirmasi bahwa prosesi purna bakti terjadi merata sejak Januari hingga Desember 2026, mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, hingga pejabat struktural eselon II.
“Selama periode Januari sampai Desember 2026 terdapat 218 ASN yang memasuki masa pensiun. Jumlah terbanyak berasal dari tenaga guru, disusul tenaga kesehatan, pejabat struktural, JFT, dan JFU,” ungkap Billy.
Data dari BKPSDM Muaro Jambi menunjukkan, hampir 70 persen dari total ASN yang pensiun berasal dari sektor pendidikan. Rinciannya, tenaga guru sebanyak 143 orang, disusul Jabatan Fungsional Umum (JFU) 25 orang, pejabat struktural 18 orang, tenaga kesehatan 16 orang, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 16 orang.
Sorotan khusus tertuju pada lini pejabat struktural. Dari 18 pejabat yang pensiun, dua di antaranya adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon II. Keduanya selama ini menjadi motor penggerak di dinas-dinas krusial di Muaro Jambi.
Pensiun massal di sektor pendidikan menjadi kekhawatiran tersendiri. Dengan 143 guru yang lengser, Pemkab Muaro Jambi harus segera mencari pengganti agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Begitu pula dengan dua kepala OPD yang pensiun, posisi strategis itu harus segera diisi untuk menjaga ritme kerja pemerintahan.
Billy Adhitya menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan kebutuhan formasi untuk rekrutmen ASN baru. Namun, proses regenerasi ini membutuhkan waktu dan penyesuaian, terutama untuk posisi-posisi teknis yang memerlukan keahlian spesifik.
“Kami sudah menyiapkan data untuk kebutuhan formasi tahun depan. Tentu prioritas utama ada di sektor pendidikan dan kesehatan yang paling banyak kehilangan personel,” jelas Billy.
Selain guru, sektor kesehatan juga kehilangan 16 tenaga medis. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan Muaro Jambi untuk memastikan layanan di puskesmas dan rumah sakit daerah tetap optimal. Pemkab Muaro Jambi diharapkan segera mengajukan formasi tambahan ke pemerintah pusat melalui mekanisme pengadaan ASN tahun anggaran mendatang.
Dengan jumlah pensiun yang mencapai 218 orang, Muaro Jambi memasuki fase transisi birokrasi yang cukup berat. Kepala daerah setempat harus bergerak cepat untuk mengisi kekosongan, terutama di pos-pos yang langsung bersentuhan dengan pelayanan warga.