JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta pemerintah provinsi segera menggenjot realisasi APBD yang masih rendah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serapan belanja daerah baru mencapai 27,08 persen hingga akhir Juni 2026.
Kondisi ini dinilai kritis karena waktu efektif tahun anggaran hanya tersisa sekitar lima bulan. Ivan menegaskan, angka-angka ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dari data yang diuraikan Ivan, realisasi belanja modal baru mencapai 7,50 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya terserap 0,43 persen. Sementara itu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masih berada di angka 0 persen.
“Ini harus jadi perhatian serius seluruh OPD,” tegas Ivan dalam keterangannya, dikutip dari imcnews.id.
Politikus Partai Golkar itu memperingatkan agar pola pengerjaan proyek yang baru dipacu menjelang akhir tahun tidak terulang. Menurutnya, kebiasaan menumpuk pekerjaan fisik di triwulan IV berisiko menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Jangan sampai pekerjaan fisik kembali menumpuk di triwulan IV. Kalau semua dikejar di akhir tahun, risikonya kualitas pekerjaan menurun, pengawasan tidak maksimal, dan manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ivan mendorong agar belanja modal segera diwujudkan menjadi infrastruktur nyata seperti jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan irigasi yang bisa menggerakkan ekonomi warga.
Selain belanja, Ivan juga menyoroti rendahnya realisasi Pajak Alat Berat yang baru mencapai 6,86 persen. Ia menilai sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi di Jambi memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal.
“Potensi penerimaan daerah jangan sampai hilang hanya karena pendataan yang belum akurat dan pengawasan yang lemah,” katanya. Ia meminta Bapenda dan instansi terkait memperkuat pendataan, pengawasan, dan penagihan terhadap wajib pajak.
Ivan meminta OPD seperti BKAD, Bappeda, UKPBJ, Bapenda, dan Dinas PUPR segera melakukan evaluasi menyeluruh. Setiap OPD harus memiliki target yang jelas dan mempercepat proses pengadaan serta pelaksanaan kegiatan.
“Lima bulan ke depan harus menjadi masa pembuktian bahwa APBD benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat, bukan hanya tercatat sebagai angka dalam dokumen anggaran,” pungkasnya.