JAMBI — Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa dampak blackout tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Menurutnya, pemadaman dalam skala besar dan durasi lama menghentikan aktivitas ekonomi, mengganggu layanan kesehatan, menghambat komunikasi, bahkan berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Listrik saat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern. Ketika padam secara massal, maka aktivitas ekonomi terhenti, layanan kesehatan terganggu, komunikasi masyarakat terhambat, bahkan potensi gangguan keamanan bisa meningkat. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).
BPKN memandang bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan pelayanan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jika ditemukan unsur kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan, masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum.
"Kami mendukung masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum, termasuk class action sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Mufti.
Selain mendukung gugatan, BPKN mendesak PLN untuk bersikap terbuka kepada publik. Mufti meminta perusahaan listrik pelat merah itu menjelaskan secara transparan penyebab utama gangguan sistem serta langkah mitigasi yang akan diambil agar kejadian serupa tidak terulang.
"PLN harus menjelaskan secara transparan apa penyebab gangguan sistem ini. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan tanpa adanya kepastian perbaikan layanan," katanya.
BPKN juga mendorong pemerintah dan PLN untuk memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Fokus utama yang disorot adalah sistem cadangan dan mitigasi gangguan agar pelayanan kepada masyarakat tidak mudah lumpuh akibat gangguan jaringan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat ketergantungan tinggi sektor bisnis dan publik terhadap pasokan listrik yang stabil. Gangguan seperti blackout Sumatera menjadi alarm bagi sistem kelistrikan nasional yang membutuhkan perhatian serius dari sisi investasi dan perawatan infrastruktur.