JAMBI — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto, menyatakan ketidaktahuan masyarakat soal mekanisme bekerja di luar negeri kerap dimanfaatkan oknum. Modusnya beragam, dari janji penghasilan tinggi hingga proses keberangkatan yang dipersingkat tanpa prosedur.
Menurut Petrus, persoalan muncul ketika calon pekerja migran berangkat tanpa memahami jalur penempatan resmi. Dokumen yang dipegang sering tidak sesuai dengan tujuan perjalanan sebenarnya.
Modus yang Sering Menjerat: Janji Gaji Besar Tanpa Kejelasan Prosedur
Petrus menyebut sudah banyak kasus warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri akibat tergiur iming-iming pekerjaan layak. Ketidaktahuan soal prosedur membuat mereka menerima tawaran tanpa memeriksa legalitas pihak yang memberangkatkan.
"Sudah banyak kasus yang terjadi di luar negeri. Warga negara kita tergiur iming-iming pekerjaan yang layak dan gaji besar, tetapi karena ketidaktahuannya akhirnya mau diajak ke sana dan menghadapi berbagai masalah," ujarnya.
Imigrasi Jambi menegaskan akan menindak pihak yang membawa atau menyalurkan seseorang tidak sesuai ketentuan. Jika ditemukan perusahaan atau badan usaha yang terindikasi menyalurkan pekerja secara ilegal, persoalan itu akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
Paspor Harus Sesuai Tujuan: Bekerja, Umrah, dan Wisata Punya Prosedur Berbeda
Petrus meminta masyarakat memastikan seluruh persyaratan dan tujuan pembuatan paspor sesuai kondisi sebenarnya. Dokumen perjalanan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang dideklarasikan saat pengajuan.
"Kalau mau umrah, umrah. Kalau mau wisata, wisata. Kalau mau bekerja, tentu ada prosedurnya tersendiri. Dokumen persyaratan dan tujuannya harus jelas," tegasnya.
Imbauan ini menyasar calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri. Petrus menekankan pentingnya memahami jalur penempatan resmi sebelum menandatangani kontrak atau menyerahkan dokumen ke pihak mana pun.
Pengawasan Jaringan Perekrutan Jadi Kunci Pencegahan TPPO
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang, menurut Petrus, tidak cukup hanya dengan imbauan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap jaringan perekrutan, perantara tenaga kerja, hingga pihak yang memberangkatkan calon pekerja juga menjadi bagian penting.
Masyarakat dinilai perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jalur penempatan pekerja migran Indonesia. Dengan begitu, mereka tidak menjadi korban janji pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Imigrasi Jambi belum merinci jumlah kasus TPPO yang ditangani sepanjang tahun ini. Namun, Petrus memastikan pihaknya akan menindak setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan dalam proses keberangkatan warga ke luar negeri.
