JAMBI — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama internasional yang mampu menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi nyata di lapangan. Pesan itu disampaikan dalam Leader's Plenary pada Pre-COP Leader's Event, rangkaian Pre-COP31 di Fiji dan Tuvalu, Selasa (6/10/2026). Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Taku Pakasoa sebagai dukungan bagi negara-negara berkembang pulau kecil dan negara kurang berkembang.
Jumhur hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam forum tingkat tinggi yang berlangsung satu hari tersebut. Ia didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru, dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.
Rangkaian Pre-COP31 digelar di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026. Agenda ini menjadi persiapan menuju COP31 di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.
Deklarasi Taku Pakasoa dan Nasib Negara Pulau Kecil
Hasil utama Pre-COP Leader's Event adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi ini menegaskan dukungan masyarakat global bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) dan Negara-Negara sedang Berkembang (LDC).
Isi dukungan mencakup peningkatan upaya mitigasi, penanganan dampak perubahan iklim, serta penguatan ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di Pasifik, terus menyuarakan urgensi aksi iklim global, terutama menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Tanpa aksi adaptasi, negara-negara kecil tersebut berisiko hilang.
Forum lima hari itu membawa perhatian dunia langsung ke negara-negara Pasifik yang berada di garis depan dampak perubahan iklim. Berbagai upaya dan solusi yang dikembangkan masyarakat Pasifik turut ditampilkan.
Lebih dari 50 Negara Hadir, dari Albanese hingga Sekjen PBB
Pre-COP31 dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, termasuk kepala negara/pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, negosiator iklim, dan organisasi internasional. Pertemuan ini menjadi forum menteri terakhir sebelum COP31 untuk membangun momentum politik.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia sekaligus President of Negotiations for COP31 Chris Bowen, Presiden COP31 merangkap Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi dan Perubahan Iklim Turkiye Murat Kurum, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.
Hadir pula Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, Deputi Sekjen PBB Aminah J. Mohammed, serta perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan Green Climate Fund (GCF).
Jumhur: Persetujuan Paris Jadi Kompas, 1,5 Derajat Makin Sempit
Dalam pidatonya, Jumhur menekankan bahwa ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit. Ia menyebut tugas utama saat ini adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara," ujar Jumhur.
NDC Indonesia dan Target Net-Zero 2060
Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan aksi iklim harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
Indonesia juga menekankan prinsip kesetaraan serta akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Percepatan aksi iklim dilakukan di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030 dan pengurangan emisi di sektor energi.
Kehadiran Indonesia di Pre-COP31 sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik menjelang COP31 di Antalya. Bagi pelaku usaha, sinyal ini menegaskan arah kebijakan iklim nasional yang akan memengaruhi sektor energi, kehutanan, dan pembiayaan hijau dalam beberapa tahun ke depan.
