MUARO JAMBI — Sebanyak 3.329 pekerja rentan dan pekerja sawit di Kabupaten Muaro Jambi kini resmi terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran mereka dibayarkan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
Peluncuran program ini dirangkai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Nang Inang, Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (27/7/2026). Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H Mahir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 11 camat, dan 150 kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi.
Manfaat Langsung: JKK dan JKM untuk Pekerja Risiko Tinggi
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muaro Jambi, Rina Septiana, menjelaskan bahwa kepesertaan ini memberikan dua manfaat utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan jaminan tersebut, para pekerja—yang sebagian besar bekerja di sektor sawit dan pekerjaan informal berisiko tinggi—dapat bekerja lebih tenang dan produktif.
"Launching perlindungan bagi 3.329 pekerja rentan melalui pembiayaan DBH Sawit ini wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Rina.
Negara Hadir untuk Pekerja Rentan
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan ini. Menurutnya, penggunaan DBH Sawit untuk jaminan sosial merupakan bukti konkret kehadiran negara bagi pekerja yang selama ini bekerja dengan risiko tinggi tanpa perlindungan.
"Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan dan pekerja sawit. Program ini bukti nyata negara hadir melindungi para pekerja yang selama ini bekerja dengan risiko tinggi," kata Dedi dalam sambutannya.
Target UCJ: Pemkab Siapkan Regulasi dan Anggaran Lanjutan
Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H Mahir, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Pemerintah daerah akan mendorong dukungan regulasi dan penganggaran berkelanjutan agar jangkauan perlindungan semakin luas.
"Kami berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja Muaro Jambi yang terlindungi dan semakin sejahtera," ungkap Junaidi.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan Muaro Jambi menargetkan program ini menjadi pijakan awal untuk memperluas perlindungan hingga ke seluruh pelosok desa. Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS, dan pemerintah desa akan terus dipererat guna menuntaskan target perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Muaro Jambi.
