JAMBI — Puluhan anak dari keluarga kurang mampu dan komunitas adat terpencil di Jambi bakal mengenyam pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) yang mulai aktif pada 30 Juli 2026. Dari total 11 anak yang telah terdaftar, delapan anak dari Orang Rimba dan Suku Talang Mamak akan menempuh pendidikan di jenjang SMP, sedangkan tiga sisanya di tingkat SMA.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, memastikan gedung baru di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah rampung dibangun. "Pada 30 Juli nanti siswa sudah masuk dan menggunakan gedung yang baru," ujarnya, Minggu (19/7/2026). Saat ini, kata Edi, pekerjaan tinggal menyisakan pembersihan dan perapian lingkungan sebelum seluruh fasilitas digunakan.
Target 90 Siswa Belum Terpenuhi, Orang Tua Khawatir Anak SD Tinggal di Asrama
Meski infrastruktur siap, Dinas Sosial masih menghadapi kendala dalam memenuhi kuota peserta didik, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Dari target 90 peserta didik baru untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, jumlah pendaftar SD masih jauh dari harapan.
Di Kota Jambi, pendaftar SD baru tercatat sekitar 40 orang. Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru sekitar 30 calon siswa yang mendaftar. Edi menilai rendahnya jumlah pendaftar dipicu kekhawatiran orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama bagi anak usia SD. "Untuk anak SD, sebagian orang tua masih merasa belum siap melepas anaknya tinggal di asrama karena faktor usia dan psikologis," jelasnya.
KKI Warsi Jadi Jembatan Anak Komunitas Adat Masuk Sekolah Rakyat
Keikutsertaan 11 anak dari Orang Rimba dan Suku Talang Mamak di Tebo ini merupakan hasil pendampingan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bersama keluarga dan tokoh masyarakat adat. Mereka didorong agar memperoleh akses pendidikan formal yang selama ini sulit dijangkau.
Edi Kusmiran berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan komunitas adat terpencil. "Kami berharap Sekolah Rakyat menjadi jalan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun komunitas adat terpencil memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Dengan pendidikan yang layak, mereka memiliki kesempatan lebih besar membangun masa depan yang lebih baik," tutupnya.
