SAROLANGUN — Lonjakan angka kemiskinan sebesar 8.000 jiwa dalam setahun menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Gerry Trisatwika langsung memimpin rapat koordinasi TKPKD untuk menyusun strategi penurunan angka kemiskinan pada 2026.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan jumlah penduduk miskin naik dari sekitar 20.000 jiwa pada 2024 menjadi 28.000 jiwa pada 2025. Kenaikan ini disebut Gerry sebagai persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
Kemiskinan Bukan Lagi Urusan Satu Dinas Saja
"Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kependudukan," kata Gerry dalam sambutannya di Aula Bappeda, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan sudah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sarolangun. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD, lembaga, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Ali Umar, Kadis Sosial Muhammad Idrus, Asisten I Muliyadi, perwakilan BPS Sarolangun, serta para camat dan pimpinan Bank Jambi Cabang Sarolangun Ardian Setiawan.
Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Bantuan
Gerry menekankan bahwa data yang akurat menjadi syarat mutlak agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. "Dengan sinergi yang kuat serta data yang akurat, kita berharap bantuan pemerintah dapat tepat sasaran sehingga mampu menekan angka kemiskinan," ujarnya.
Tanpa data yang valid, program bansos berisiko salah sasaran dan tidak efektif menekan angka kemiskinan yang melonjak drastis dalam setahun terakhir.
Capaian UHC 100,3 Persen Jadi Modal Tambahan
Dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa Kabupaten Sarolangun telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebesar 100,3 persen. Capaian ini berarti seluruh warga prioritas sudah tercover jaminan kesehatan, yang menjadi salah satu faktor pengurang beban ekonomi rumah tangga miskin.
Meski demikian, cakupan kesehatan yang tinggi belum otomatis menurunkan angka kemiskinan. Faktor lain seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kependudukan masih perlu menjadi perhatian serius.
Komitmen Bersama Diteken Semua Pihak
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta. Dokumen ini menjadi tanda kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi dan saling mendukung dalam program penanggulangan kemiskinan di Sarolangun.
Langkah selanjutnya, setiap OPD diminta menyusun program kerja yang terukur dan berbasis data, dengan target penurunan angka kemiskinan yang jelas pada akhir 2026.
