Jambi - Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Untuk mewujudkannya, Pemkot Jambi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan manajemen ASN berbasis kinerja dan teknologi digital.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara BKPSDMD Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Surabaya yang berlangsung di Surabaya, Jumat (23/1/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah awal Pemkot Jambi untuk mengadopsi sistem pengelolaan kinerja ASN yang selama ini diterapkan di Surabaya.
Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa sebelum kerja sama resmi diteken, tim teknis Pemkot Jambi telah lebih dulu mempelajari sistem tersebut secara langsung. Tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari BKPSDMD, Inspektorat, staf ahli wali kota, hingga tenaga teknologi informasi.
“Selama dua hari kami mendalami bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari teknis hingga mekanisme pengawasan. Setelah itu barulah kami yakin untuk menerapkannya di Jambi,” ujar Maulana.
Melalui sistem ini, setiap ASN nantinya memiliki akun kinerja individual. Seluruh beban kerja dan capaian tugas akan tercatat secara digital, sehingga pimpinan daerah dapat memantau kinerja pegawai secara langsung dan objektif.
“Dengan sistem ini, kinerja tidak lagi bersifat asumsi. Semua terukur dan bisa dipantau secara real time,” kata Maulana.
Pemkot Jambi juga berencana menghadirkan tim dari Surabaya untuk memberikan pendampingan lanjutan, mulai dari tahap persiapan hingga peluncuran resmi sistem manajemen ASN tersebut.
Selain pengelolaan aparatur, Pemkot Jambi juga membuka peluang kerja sama lain dengan Surabaya, khususnya dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Maulana, pengalaman Surabaya sebagai kota besar di sektor perdagangan dan jasa menjadi referensi penting bagi Jambi.
Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa sistem yang akan direplikasi di Jambi menitikberatkan pada penilaian kinerja individu ASN. Dengan pendekatan ini, kontribusi setiap pegawai dapat terlihat lebih jelas dibandingkan penilaian berbasis unit kerja.
“Beban kerja dan hasil kinerja setiap ASN bisa terbaca dengan jelas. Itulah yang menjadi inti sistem ini,” jelas Eri.
Ia juga menyebutkan bahwa kerja sama ini bersifat saling menguntungkan. Pemkot Surabaya, kata Eri, juga tertarik mempelajari pengelolaan potensi daerah dari Kota Jambi, termasuk pengembangan kawasan susur sungai yang berdampak pada ekonomi lokal.
Ke depan, BKPSDMD Kota Surabaya akan memberikan pelatihan, pendampingan, dan monitoring dalam penerapan sistem tersebut di Jambi. Diharapkan, kolaborasi ini dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
