JAMBI — Gerakan Pangan Murah digelar serentak mengikuti surat Badan Pangan Nasional, dan untuk Provinsi Jambi pelaksanaannya bergabung dengan Kota Jambi karena provinsi tidak memiliki wilayah operasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah menyebut kegiatan itu melibatkan Dinas Pertanian Kota Jambi serta sejumlah distributor pangan, antara lain Bulog, ID Food, Indogrosir, dan PPI. Kelompok Gapoktan dan KWT binaan Kota Jambi turut mendukung jalannya penjualan.
Berdasarkan Siaran Pers BPS Provinsi Jambi per 1 Oktober 2026, inflasi bulan ke bulan September 2026 terhadap Agustus 2026 sebesar 0,19 persen. Angka itu turun dari 0,38 persen pada Agustus. Sementara inflasi tahun ke tahun September 2026 terhadap September 2025 mencapai 2,97 persen.
Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi penyebab terbesar, dengan andil 0,27 persen secara bulanan dan 1,32 persen secara tahunan. Cabai merah naik akibat permintaan tinggi sementara stok menipis karena cuaca ekstrem dan kemarau panjang yang memicu gagal panen.
Beras premium ikut melonjak karena peralihan musim panen ke musim tanam, tingginya ongkos angkut, dan biaya kemasan. Daging ayam terdorong permintaan tinggi serta pasokan untuk Program MBG.
Johansyah melaporkan inflasi tahun ke tahun Provinsi Jambi turun dari 3,60 persen pada September menjadi 2,97 persen pada Oktober 2026. Meski begitu, sejumlah komoditas penyumbang inflasi masih tinggi, seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan daging sapi.
Pada Gerakan Pangan Murah, minyak goreng dijual Rp 15.500 per kilogram dan beras SPHP Rp 58.000 per 5 kilogram. Harga itu berada di bawah pasaran sebagai upaya mengalihkan sebagian permintaan masyarakat dari pasar umum.
Sudirman menilai kegiatan bersama Bank Indonesia ini merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis.
"Besar harapan kita bersama, program resmi pemerintah ini dapat berdampak nyata dalam menjaga keterjangkauan harga, mengamankan pasokan harga pokok serta menekan inflasi daerah," katanya.
Ke depan, instrumen pengendalian inflasi akan dilanjutkan melalui program LATIBA (Lahan Abadi Hortikultura) di setiap kabupaten/kota untuk menanam komoditas penyumbang inflasi. Johansyah menyebut program itu baru berjalan di Kota Jambi dan Bungo, dengan Kota Jambi berhasil mengolah lahan 10 hektare.
Sudirman berpesan agar warga membeli sesuai kebutuhan konsumsi rumah tangga harian, bukan untuk stok berlebihan. Menurutnya, setiap masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
"Saya berpesan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Gerakan Pangan Murah ini dengan arif dan bijaksana," ujarnya.
Acara itu dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Staf Ahli Gubernur Jambi Muktamar Hamdi, Wali Kota Jambi yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Feriadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi Tedy Arif Budiman, serta perwakilan BPS dan Bulog Provinsi Jambi.