MUARO JAMBI — Instruksi itu disampaikan Bambang Bayu Suseno saat dihubungi awak media, Selasa (22/9/2026). Kepala desa, puskesmas, dan puskesmas pembantu (pustu) diminta bergerak memeriksa warga yang sakit atau memeriksakan kondisi tubuh akibat paparan asap.
Pemkab Muaro Jambi akan terus mengerahkan perangkat daerah hingga tingkat desa. Pemeriksaan kesehatan warga, pembagian masker, pengawasan lahan, hingga penindakan terhadap pembukaan lahan menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.
Masker yang dibagikan hampir 20 ribu lembar. Sebagian berasal dari bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar 5.000 lembar, sementara sekitar 15 ribu lainnya disiapkan Pemkab Muaro Jambi melalui anggaran APBD.
Bantuan BNPB tidak hanya berupa masker. Pemerintah juga menerima peralatan pendukung pemadaman karhutla yang digunakan petugas Satgas di lapangan.
"Namun bantuan BNPB ini bukan hanya masker saja yang kita terima. Ada juga bantuan alat pemadam api di lahan terbakar buat para petugas Satgas di lapangan. Bantuan ini kita nilai sangat berguna untuk pemadaman api di darat jika ada lahan yang terjangkau untuk dipadamkan," jelas Bambang.
Pemkab Muaro Jambi melarang pembukaan lahan baru selama dua tahun pada lahan yang sebelumnya terbakar. Kebijakan itu dituangkan melalui surat edaran.
Selain penegakan hukum oleh aparat, pemerintah daerah memberikan pembatasan terhadap pembukaan lahan baru di lokasi yang sebelumnya terbakar.
"Saya rasa meski hal ini terlihat minim, dua tahun tidak diperbolehkan buka lahan baru di lahan siapa pun yang terbakar, tetapi dampaknya sangat besar. Karena itu akan mempengaruhi pendapatan mereka, dan tentu ada langkah hukum juga untuk memberikan efek jera agar karhutla ini tidak terulang terus-menerus," ujarnya.
Pemkab Muaro Jambi menyiapkan pola pengawasan terhadap lahan perusahaan. Bambang menyebut pihaknya telah membuat pemetaan perusahaan berdasarkan cluster di setiap kecamatan.
Pemetaan itu untuk mempermudah pemerintah daerah melakukan pengawasan sekaligus menindaklanjuti apabila ditemukan kebakaran di lahan perusahaan.
"Memang cara memetakan cluster perusahaan-perusahaan per kecamatan bisa memudahkan kita agar tidak ada lahan perusahaan di daerah Muaro Jambi yang terbakar. Karena jika terbakar itu akan merugikan perusahaan itu sendiri, dan ini menurut saya bagian dari siaga karhutla," katanya.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luasan lahan yang terbakar. Kabut asap yang ditimbulkan berpengaruh langsung terhadap masyarakat, terutama ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
"Karhutla ini dampaknya luas, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu penanganannya harus bersama-sama, dari pemerintah, masyarakat sampai perusahaan. Jangan sampai api baru kita bergerak, tetapi pencegahannya juga harus diperkuat," ujar Bambang.
Bambang juga turun ke lapangan bersama Satgas Karhutla untuk melihat langsung kondisi lahan yang terbakar. Menurutnya, turun langsung ke lokasi diperlukan untuk memastikan kondisi kebakaran sekaligus melihat penanganan yang dilakukan petugas.
"Karena kita harus melihat secara konkret lahan mana yang terbakar dan bagaimana penanganannya. Ini bagian dari upaya kita memastikan karhutla di Muaro Jambi bisa dikendalikan," katanya.