KOTAJAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi memindahkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 3 miliar ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Pergeseran itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu fenomena El Nino.
Selain dana BTT, Pemprov Jambi menerima bantuan dari Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut dikhususkan bagi penanganan karhutla di Provinsi Jambi, termasuk dampak yang ditimbulkan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Agus Pringadi, menyebut tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran. Ketiganya adalah BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan.
Masing-masing SKPD memiliki tugas berbeda. BPBD menangani pemadaman kebakaran dan honor petugas, Dinas Kesehatan menangani dampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara Dinas Kehutanan menangani program masyarakat sadar api.
Agus menegaskan bahwa dana Rp 30 miliar tersebut khusus untuk Provinsi Jambi dan penanganan karhutla. Jika terdapat sisa anggaran hingga akhir tahun, dana akan ditempatkan di BTT untuk penanganan karhutla tahun 2027 dan tidak digunakan untuk keperluan lain.
Pergeseran anggaran dilakukan mendahului perubahan APBD. Tujuannya memenuhi kebutuhan belanja mendesak terkait penanganan karhutla dan dampaknya.
"Kita BTT pergeseran terakhir kemarin itu geser Rp3 miliar ke BPBD, yaitu untuk antisipasi El Nino dan kondisi ini. Nah, terus seminggu yang lalu itu kan kita menerima juga bantuan dari Setneg dana untuk penanganan karhutla. Itu Rp30 miliar," kata Agus Pringadi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah mengundang tiga SKPD untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan. Langkah itu untuk kebutuhan belanja mendesak terkait penanganan karhutla dan penanganan dampak karhutla.
Alokasi dana BTT menyasar kondisi darurat yang dipicu El Nino. Penanganan tidak hanya berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mencakup penanganan dampak kesehatan warga, terutama ISPA.
Dinas Kehutanan mendapat porsi untuk program masyarakat sadar api. Program itu menyasar pencegahan agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Dengan tambahan bantuan pusat, Pemprov Jambi menyiapkan skema penanganan karhutla hingga tahun berikutnya. Sisa anggaran yang tidak terpakai akan dialihkan ke BTT untuk penanganan karhutla tahun 2027.