JAMBI — Dua instansi pemerintah Provinsi Jambi menyatakan siap mengimplementasikan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan birokrasi mereka. Kesiapan tersebut dipaparkan dalam agenda Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta.
Langkah dua instansi asal Jambi itu dinilai mempercepat reformasi birokrasi berbasis meritokrasi di tingkat daerah. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan menegaskan peran manajemen talenta sebagai instrumen utama bagi setiap kepala daerah.
Menurut Zudan, sistem ini membantu kepala daerah memilih ASN yang tepat untuk mengeksekusi visi dan program pemerintahan. Penempatan figur yang tepat pada posisi yang tepat disebut menjadi kunci agar pilar eksekusi pembangunan dan visi-misi daerah terealisasi secara presisi dan terukur.
"Manajemen talenta dibangun untuk membantu kepala daerah memilih ASN yang tepat dalam mengeksekusi visi dan program pemerintahan," ujar Prof. Zudan, Kamis (17/09/2026).
Melalui skema manajemen talenta, proses pemetaan dan pengembangan karier ASN tidak lagi berdasar pada pendekatan subjektif. Penilaian mengacu pada indikator objektif yang komprehensif.
Aspek yang dinilai meliputi kompetensi teknis, potensi kepemimpinan, rekam jejak kinerja, tingkat integritas, riwayat pendidikan dan pelatihan, hingga hasil asesmen serta profiling mendalam. Dengan basis data yang valid, instansi pemerintah di Jambi dapat memiliki gambaran utuh mengenai peta kekuatan sumber daya aparatur yang mereka miliki.
Dukungan terhadap sistem ini datang dari pimpinan daerah di wilayah kerja Kanreg VII, salah satunya Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Ia menyambut baik pendampingan intensif dari BKN dan meyakini manajemen talenta memberi dasar lebih transparan bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan kepegawaian.
Menurut Helmi, dokumen kompetensi serta rekam jejak ASN yang lengkap sangat membantu daerah membina aparatur secara tepat sasaran. Penerapan sistem ini diharapkan mendorong akselerasi pembangunan daerah yang lebih terukur.