JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah tegas dengan menunda pelantikan pejabat eselon II yang telah lolos job fit. Penundaan itu akan berlangsung hingga Agustus 2026, menyusul hasil evaluasi SAKIP yang dinilai masih jauh dari harapan.
Keputusan ini diumumkan Al Haris saat menyerahkan penghargaan hasil evaluasi SAKIP 2026 di Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026). Ia mengingatkan bahwa SAKIP berfungsi sebagai lampu penerang dalam bekerja, bukan sekadar tumpukan kertas.
"SAKIP itu ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita menguasai SAKIP, arah kerja menjadi jelas. Regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, serta tujuan organisasi lebih terarah," ujar Al Haris.
Al Haris menjelaskan bahwa penundaan pelantikan sengaja dilakukan sebagai mekanisme penyaringan kualitas. Ia tidak ingin pejabat hanya unggul saat seleksi, tetapi gagal dalam mengeksekusi program kerja nyata bagi masyarakat.
"Jangan hanya bagus saat seleksi, tetapi saat menjalankan tugas justru tidak mampu menunjukkan kinerja," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan sistem reward and punishment secara ketat sebagai strategi mendongkrak budaya kerja profesional. Evaluasi SAKIP kini menjadi instrumen utama pembinaan aparatur sekaligus pertimbangan mutasi jabatan.
Bagi OPD yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP, pemerintah daerah menyiapkan apresiasi berupa dukungan anggaran tambahan. Sebaliknya, instansi yang stagnan atau gagal menunjukkan perbaikan akan menghadapi sanksi tegas.
"Kami memberikan apresiasi kepada OPD yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP. Sebaliknya, OPD yang nilainya belum baik tentu akan mendapatkan punishment. Yang berprestasi memperoleh reward dan dukungan anggaran sebagai bentuk motivasi," pungkas Al Haris.
Langkah ini diambil agar seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jambi memiliki arah kerja yang jelas. Al Haris menekankan bahwa penguasaan terhadap SAKIP akan membuat regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, serta tujuan organisasi lebih terarah.
Penundaan pelantikan pejabat eselon II hingga Agustus 2026 sekaligus menjadi momentum bagi para pejabat untuk membuktikan kapasitasnya dalam menjalankan program-program prioritas daerah.