JAMBI — Proyek tol yang membentang 67,45 kilometer dari Simpang Ness hingga Merlung ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Cinto Kenang dan Merlung, serta jembatan Batanghari sebagai struktur utama. Empat paket pekerjaan telah disiapkan: Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B. Gubernur Al Haris meminta seluruh tahapan persiapan dilakukan secara matang, merujuk pada pengalaman sukses pembangunan Tol Jambi–Palembang.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menekankan bahwa pengadaan tanah adalah titik kritis yang sering menghambat proyek infrastruktur. "Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Al Haris meminta tim yang telah dibentuk bekerja secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan potensi munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah kabupaten yang dilintasi tol diminta segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat.
Proyek ini dibiayai oleh Islamic Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank, dua lembaga keuangan internasional. Gubernur menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diutamakan dalam pengadaan tanah.
"Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini," tegas Al Haris. Kompensasi akan didasarkan pada hasil penilaian independen.
Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang memaparkan bahwa ruas tol ini akan memiliki dua simpang susun, yaitu Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung. Salah satu dari empat paket pekerjaan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama.
Gubernur Al Haris menginstruksikan seluruh tim memperkuat koordinasi lintas instansi agar perizinan, penyelesaian kawasan hutan, dan proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan proyek strategis nasional di Provinsi Jambi berjalan sesuai jadwal.