MERANGIN — Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kolonel H. M. Syukur itu sedianya membahas fluktuasi harga TBS yang sangat sensitif bagi petani dan masyarakat sekitar. Namun, dari belasan perusahaan yang diundang, nyaris tidak ada satupun top manager yang hadir. Perusahaan seperti PT Sari Aditya Loka, PT KDA, PT Agrindo Indah Persada, PT Sumber Guna Nabati, PT Agrowijaya Lestari Industri, PT KMB, hingga PT Kurnia Palma Agung Lestari hanya mengirimkan perwakilan level staf atau humas.
“Ini yang mewakili, manajer-manajernya ke mana ya? Kita ini kan antara pemerintah dengan perusahaan harus membangun kemitraan yang baik. Jadi kalau perusahaan tidak mengindahkan undangan pemerintah, saya pikir ini preseden buruk untuk kita ke depan,” ujar M. Syukur dengan nada kecewa sebelum membuka rapat.
Bupati menegaskan bahwa agenda yang dibahas menyangkut harga di tingkat petani yang sangat fluktuatif. Ia khawatir perwakilan yang diutus tidak mampu memberikan jawaban konkret atau komitmen yang mengikat perusahaan. “Saya berharap ke depan, dalam mengambil keputusan yang bisa menjawab itu, kalau bisa top manager-nya harus hadir. Kalau Humas-nya hadir silakan, tapi harus ada salah satu manajer. Jangan sekadar jawaban yang kita tidak tahu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, M. Syukur juga mengingatkan agar pihak korporasi tidak memandang remeh peran pemerintah daerah. Menurutnya, setiap kebijakan harga yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab pemkab untuk menanganinya. Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas politik dan sosial di Merangin adalah tugasnya sebagai kepala daerah.
“Tugas saya sebagai Bupati tentu juga mengamankan investasi yang Bapak-Bapak buat. Jangan seolah-olah nanti bilang ‘kami enggak ada hubungannya dengan Bupati’. Jangan bilang enggak ada hubungan, Pak. Wilayah ini tanggung jawab saya. Mau ada izin atau tidak izin dari Kabupaten, wilayahnya tetap di Merangin,” pungkas Bupati.
Usai memberikan teguran keras, bupati tetap memaksimalkan rapat dengan meminta setiap perwakilan perusahaan memaparkan kendala di lapangan. Fokus pembahasan adalah soal perbedaan harga TBS yang diterima petani dengan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan (Disbun). Bupati juga meminta para perwakilan yang hadir untuk menyampaikan pesan tegasnya kepada jajaran manajemen agar ke depan bisa saling menghormati dan hadir langsung dalam forum-forum strategis seperti ini.