MERANGIN — Ketegangan antara komunitas Suku Anak Dalam dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin akhirnya mereda. Bupati Merangin, M. Syukur, memfasilitasi pertemuan dengan para Temenggung SAD untuk membahas tuntutan mereka terkait program bansos dari Kemensos.
Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Pemkab Merangin itu dihadiri Kepala BIN Merangin serta jajaran Muspida. Agenda utama bukan sekadar klarifikasi, melainkan meredam potensi konflik yang bisa meluas pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah tetua adat SAD beberapa pekan sebelumnya.
Para Temenggung sebelumnya mempersoalkan distribusi bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Mereka menilai ada ketidakjelasan informasi mengenai sasaran dan mekanisme penyaluran bansos untuk komunitas SAD yang tersebar di pedalaman Merangin. Aksi demonstrasi menjadi puncak dari keresahan yang sudah mengendap.
Bupati M. Syukur dalam pertemuan itu memberikan penjelasan rinci mengenai skema bantuan dari Kemensos. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menahan atau mengalihkan bansos yang menjadi hak warga SAD. “Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Suasana pertemuan yang semula tegang berangsur mencair. Bupati menyampaikan bahwa semua persoalan bisa diselesaikan melalui musyawarah dan dialog secara kekeluargaan. Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat SAD untuk bertindak melawan hukum.
“Kami berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merangin,” kata Bupati dalam forum tersebut.
Para Temenggung yang hadir akhirnya menerima penjelasan dari pemerintah daerah. Kesepakatan damai pun tercapai. Sebagai simbol berakhirnya persoalan, acara ditutup dengan foto bersama antara Bupati, Kepala BIN Merangin, unsur Muspida, dan para Temenggung SAD.
Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk terus membuka saluran komunikasi dengan komunitas SAD. Bupati M. Syukur memastikan bahwa pendampingan akan diperkuat agar tidak ada lagi kesalahpahaman serupa di masa mendatang. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kemensos untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Pertemuan ini menjadi contoh penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal di Jambi. Daripada menggunakan pendekatan represif, Pemkab Merangin memilih jalur dialog dan musyawarah yang dihormati oleh masyarakat adat Suku Anak Dalam.